KEUSKUPAN SINTANG

Kata Pengantar

Daftar Isi

Persetujuan Dewan Imam

Pendahuluan

Bab I: Pengertian Istilah-Istilah

Bab II: Organisasi Dewan Pastoral Paroki

Bab III: Tujuan, Tugas dan Wewenang DPP

Bab IV: Tugas Anggota Dewan Pastoral Paroki

Bab V:  Tata Kerja Dewan Pastoral Paroki

Bab VI: Rapat dan Pertemuan

Bab VII: Pedoman Pelaksanaan

Bab VIII: Ketentuan Penutup

Doa anggota DPP

BAB I

PENGERTIAN ISTILAH-ISTILAH

Yang dimaksud dalam Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki ini dengan:

1.

Keuskupan

Keuskupan adalah bagian dari umat AlIah dalam teritori tertentu, yang dipercayakan kepada Uskup untuk digembalakan dengan kerjasama para imam, sedemikian sehingga dengan mengikuti gembalanya dan dihimpun olehnya dengan Injil serta Ekaristi dalam Roh Kudus, membentuk Gereja partikular, dalam mana sungguh-sungguh terwujud dan berkarya Gereja Kristus yang satu, kudus, katolik dan apostolik[1]. Keuskupan Sintang tersusun atas paroki, wilayah, stasi dan lingkungan.

2

Paroki

Paroki ialah komunitas kaum beriman Katolik dalam teritori tertentu, yang dibentuk secara tetap dalam Keuskupan, yang reksa pastoralnya, dibawah otoritas Uskup, dipercayakan kepada Pastor Paroki sebagai gembalanya sendiri.[2]

3.

Wilayah

Wilayah adalah bagian tertentu dari komunitas kaum beriman Katolik pada suatu Paroki yang terdiri dari beberapa stasi yang berdekatan letaknya, yang dipimpin oleh seorang Ketua.

4.

Stasi

Stasi adalah bagian tertentu dari komunitas kaum beriman Katolik pada suatu wilayah atau paroki, yang terdiri dari sejumlah keluarga Katolik pada satu kampung/dusun atau gabungan beberapa kampung/dusun, yang dipimpin oleh seorang Ketua.

5.

Lingkungan

Lingkungan adalah bagian dari Stasi yang terdiri dari sejumlah keluarga katolik. Lingkungan dipimpin oleh seorang Ketua, yang dipilih oleh umat dalam Lingkungan sendiri.

6.

Pastor Kepala Paroki

Pastor Kepala Paroki ialah gembala parokinya sendiri yang diserahkan kepada dirinya dan menunaikan reksa pastoral jemaat yang dipercayakan kepadanya dibawah otoritas Uskup yang dipanggil mengambil bagian dalam pelayanan Kristus, untuk menjalankan tugas-tugas mengajar, menguduskan dan memimpin bagi jemaat itu, dengan kerjasama juga dengan imam-imam lain atau diakon dan juga bantuan kaum beriman kristiani awam menurut norma hukum.

 7.

Pastor Anggota Tim Pastoral Paroki

Pastor anggota Tim Pastoral Paroki adalah (para) Pastor yang diangkat oleh Uskup sebagai rekan kerja Pastor Kepala untuk membantu reksa pastoral di suatu Paroki atau atas beberapa paroki. Pastor Anggota Tim Pastoral Paroki disebut juga Pastor Rekan atau Pastor Vikaris Paroki[3]

8.

Dewan Pastoral Paroki

Dewan Pastoral Paroki, yang disingkat sebagai DPP, adalah badan pastoral di tingkat Paroki, di mana para pastor bersama wakil-wakil umat memikirkan, merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang perlu,[4] dalam mewartakan sabda, membagi rahmat Allah, merayakan liturgi, serta mengajar dan membim- bing umat, supaya dapat menghayati iman dan nilai-nilai Injil dan mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Tugas-tugas ini dikelola dalam rapat-rapat dan pelaksanaannya oleh Dewan Pastoral Paroki Harian, Dewan Pastoral Paroki Inti, dan Dewan Pastoral Paroki Pleno. 

 9.

Dewan Pastoral Paroki Harian

Dewan Pastoral Paroki Harian, yang juga disebut sebagai Pengurus Dewan Pastoral Paroki, merupakan badan pengurus Paroki yang sehari-hari bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan reksa pastoral umat, terutama hal-hal yang tak dapat ditunda-tunda sesuai dengan program pastoral yang telah disahkan oleh DPP Pleno.

 10

Dewan Pastoral Paroki Inti

Dewan Pastoral Paroki Inti merupakan suatu badan dimana Pastor Kepala Paroki dan Pastor Vikarisnya (pastor rekan), bersama dengan wakil-wakil umat yang duduk sebagai Pengurus Dewan Pastoral Paroki, menyusun rencana kerja jangka pendek,  menengah dan panjang, yang selanjutnya disahkan oleh Dewan Pastoral Paroki Pleno, serta mengatur pelaksanaannya.

 11

Dewan Pastoral Paroki Pleno

Dewan Pastoral Paroki Pleno merupakan badan yang beranggo- takan Dewan Pastoral Paroki Inti dan Wakil semua unsur umat Paroki.

 12

Seksi Dewan Pastoral Paroki

Seksi Dewan Pastoral Paroki adalah perangkat Dewan Pastoral Paroki untuk melaksanakan salah satu bidang tugas Dewan Pastoral Paroki.

13

Panitia

Panitia adalah badan yang dibentuk oleh Dewan Pastoral Paroki sebagai perangkat Dewan Pastoral Paroki untuk menangani kegiatan atau tugas tertentu yang bersifat sementara dan sekali atau untuk jangka waktu tertentu.

14

Teritorial

Teritorial adalah cara pengelompokan umat Allah berdasarkan letak geografis tempat tinggal. Struktur Keuskupan Sintang tersusun atas Keuskupan, Paroki, Wilayah, Stasi dan Lingkungan.

15

Kategorial

Kategorial adalah cara pengelompokan umat Allah berdasarkan penggolongan tertentu yang sejenis, misalnya, profesi, fungsi sosial dan minat.

16

Biarawan-Biarawati

Biarawan/Biarawati adalah anggota Lembaga Hidup Bakti, religius dan sekulir, dan Serikat Hidup Kerasulan yang tinggal dalam komunitas biara atau rumah tarekat.

17

Organisasi Katolik

Organisasi dan Perkumpulan Katolik adalah organisasi dan perkumpulan Katolik, baik yang menjadi bagian dari organisasi Gereja dan Paroki, atau sebagai organisasi kemasyarakatan, yang salah satu basis kegiatannya ada diwilayah paroki tersebut.

18

Kecuali dengan tegas dinyatakan lain oleh pasal-pasal dalam Pedoman Dasar ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Uskup ialah Uskup diosesan, bukan Uskup Koajutor, Auksilier atau Emeritus.

2. Pastor dan Pastor Paroki ialah Pastor Kepala Paroki dan Pastor Vikaris Paroki (Pastor Rekan).

3. Pastor Kepala Paroki ialah Pastor Kepala pada sebuah paroki dan Pastor Moderator pada paroki-paroki in solidum.[5]

4. Ordinaris Wilayah ialah Uskup Diosesan, Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal.[6]

BAB II

ORGANISASI

DEWAN PASTORAL PAROKI

PASAL 1

Dewan Pastoral Paroki Harian

 Dewan Pastoral Paroki Harian terdiri dari:

1.

Ketua Umum, ex officio dijabat oleh Pastor Paroki, dan bila ada Pastor Vikaris (Rekan), maka ex officio menjabat sebagai Wakil Ketua Umum; Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

2.

Bila dianggap perlu, maka dapat dipilih Wakil Ketua atau Ketua II, Wakil Sekretaris atau Sekretaris II, dan Wakil Bendahara atau Bendahara II.

3.

Bendahara dapat dijabat oleh Pastor atau awam.

PASAL 2

Dewan Pastoral Paroki Inti

1.

Dewan Pastoral Paroki Inti terdiri dari:

1. Dewan Pastoral Paroki Harian.

2. Ketua-Ketua Seksi Dewan Pastoral Paroki.

2.

Pergantian pengurus atau anggota Dewan Pastoral Paroki Inti sebelum masa jabatan berakhir, dilaksanakan dan disahkan oleh dewan Pastoral Paroki Pleno dan diberitahukan kepada Keuskupan.

PASAL 3

Dewan Pastoral Paroki Pleno

Dewan Pastoral Paroki Pleno terdiri dari:[7]

1.

Dewan Pastoral Paroki Inti.

2.

Pengurus Wilayah, Pengurus Stasi, Pengurus Seksi DPP, Ketua Lingkungan.

3.

Pengurus Lingkungan untuk paroki-paroki di kota.

4.

Biarawan-Biarawati wakil Tarekat yang berkarya atau memiliki rumah di wilayah paroki.

5.

Wakil Organisasi, Lembaga, Perkumpulan Katolik.

6.

Tokoh-Tokoh umat yang ditunjuk oleh Pastor Kepala Paroki.

PASAL 4

Seksi-Seksi

Dewan Pastoral Paroki harus memiliki Seksi-Seksi, yang mana:

1.

Ketua Seksi dipilih oleh Dewan Pastoral Paroki Pleno atau oleh Dewan Pastoral Paroki Harian.

2.

Pengurus dan anggota Seksi dipilih oleh Dewan Pastoral Paroki Pleno, atau, oleh Dewan Pastoral Paroki Harian bersama Ketua Seksi.

3.

Susunan kepengurusan dan jumlah anggota untuk masing-masing seksi disesuaikan dengan kebutuhan.

4.

Jenis dan nama seksi yang dibentuk hendaknya mengacu kepada jenis dan nama Komisi di Keuskupan, yaitu:

1. a.  Liturgi

2. b.  Kateketik

3. c.  Kitab Suci

4. d.  Komunikasi Sosial

5. e.  Keadilan dan Perdamaian

6. f.  Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan

7. g.  Sosial dan Ekonomi

8. h.  Pendidikan

1. i.  Kerasulan Awam

10. j.  Keluarga

11. k. Kepemudaan
12. l.  Karya Misioner

5.

Jenis dan jumlah Seksi yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan pastoral setempat.

6.

Pengelompokan beberapa Seksi bersifat terbuka, dinamis, luwes dan penuh kerjasama, dengan pertimbangan dasarnya ialah demi mempermudah tercapainya tujuan.

7.

Pergantian antar waktu pengurus dan anggota seksi dipilih dan diangkat oleh Dewan Pastoral Paroki Harian.

PASAL 5

Wilayah

1.

Bila ada kebutuhan dan keadaan memungkinkan, khususnya paroki yang sangat luas dan memiliki banyak stasi, hendaklah dibentuk Wilayah-Wilayah, yang merupakan gabungan dari beberapa stasi terdekat.

2.

Sebuah Wilayah hendaknya diketuai oleh seorang Ketua Wilayah, sebagai koordinatornya, yang dipilih oleh Pengurus Inti dari Stasi-Stasi di Wilayah tersebut.

3.

Bila ada kebutuhan dan keadaan memungkinkan, maka hendaknya dibentuk Dewan Pastoral Wilayah atau Kepengurusan Wilayah, yang terdiri dari Ketua Wilayah, Sekretaris, Bendahara, serta Koordinator-Koordinator Seksi serta beberapa anggota.

4.

Pengurus Wilayah ex officio menjadi anggota Dewan Pastoral Paroki Pleno.

PASAL 6

Stasi

1.

Stasi yang memiliki banyak Umat Allah dapat dibagi atas beberapa Lingkungan.

2.

Sebuah Stasi hendaknya diketuai oleh seorang Ketua Stasi, sebagai koordinatornya.

3.

Bila ada kebutuhan dan keadaan memungkinkan, maka hendak- nya dibentuk Dewan Pastoral Stasi atau Kepengurusan Stasi, yang terdiri dari Ketua Stasi, Sekretaris, Bendahara, serta Koordinator-Koordinator Seksi, serta beberapa anggota.

4.

Pengurus Stasi ex officio menjadi anggota Dewan Pastoral Paroki Pleno.

PASAL 7

Pelayan Luar-Biasa (Ministerextraordinarius)

1.

Bila Gereja kekurangan Pelayan, maka Paroki hendaknya memiliki Pelayan luar-biasa, yang bersifat tidak tetap.[8] Para Pelayan atau Prodiakon dipilih dari antara para awam, baik religius (biarawan-biarawati) maupun pria awam non-religius.

2.

Calon Pelayan luar-biasa diusulkan oleh Pastor Kepala Paroki setelah mendengarkan usulan Dewan Pastoral Paroki Harian, untuk diangkat oleh Uskup.

3.

Diangkat untuk masa bakti selama tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang.

4.

Pelayan luar-biasa dilantik oleh Uskup atau Pastor Paroki dalam suatu perayaan Ekaristi yang dihadiri oleh umat.[9]

5.

Seseorang yang diangkat menjadi Pelayan luar-biasa, hendaknya seorang umat yang:[10]

1. Memiliki iman yang mendalam, hidup yang saleh dan bermoral.

2. Diterima oleh umat beriman.

3. Tidak sedang terkena hukuman gerejawi apa pun dan memiliki nama baik.

4. Memiliki pengetahuan dan keterampilan teologis, biblis dan liturgis yang memadai.

5. Memiliki semangat kerja yang tinggi, berdedikasi dan disiplin.

6. Memiliki spiritualitas pelayanan, pengabdian, komitmen dan merasa terpanggil untuk pelayanan ini.

7. Biarawan-biarawati yang telah menerima kaul pertama;para frater yang telah menyelesaikan tahun rohani atau postulat, dan pria awam non-biarawan yangtelah berumur 40 tahun genap.

6.

Dalam keadaan darurat di mana tidak ada imam lainnya, maka para anggota tarekat yang masih di novisiat dan frater tahun rohani dapat ditunjuk sebagai pelayan Komuni luar-biasa untuk Misa tersebut. Bila sungguh terpaksa, seorang awam yang memenuhi syarat pasal 7 ayat 5 no. a, b dan c, dapat diminta untuk menjadi pembagi Komuni luar-biasa hanya untuk Misa tersebut.

7.

Diperlengkapi dengan perlengkapan liturgi yang perlu.

PASAL 8

Administrasi Paroki

1.

Paroki harus memiliki buku-buku paroki yang berkaitan dengan sakramen, yaitu buku Permandian (Baptis), Penguatan (Krisma), Perkawinan, Pengurapan Orang Sakit, dan Kematian yang harus diisi tanpa lalai, tanpa ditunda dan cermat.

2.

Paroki harus memiliki Buku Keuangan yang harus diisi dengan cermat mengenai pemasukan dan pengeluaran harian, bulanan dan tahunan.

3.

Selain itu, paroki juga harus memiliki buku-buku lainnya, yaitu:

1. Buku intensi Misa

2. Buku catatan surat masuk dan keluar

3. Buku atau kartu keluarga untuk mencatat keluarga-keluarga dan anggotanya.

4.

Paroki harus memiliki cap sendiri.

5.

Paroki harus memiliki lemari arsip yang kuat, aman dan terpelihara baik, agar seluruh surat, dokumen dan buku dapat disimpan dengan teratur dan aman.

6.

Dokumen-dokumen yang bersifat rahasia harus disimpan pada lemari yang aman sehingga tidak akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak.

7.

Uskup atau imam yang ditugaskannya sewaktu-waktu dapat memeriksa dokumen-dokumen serta catatan keuangan paroki.

PASAL 9

Kepanitiaan

1.

Untuk melaksanakan suatu tugas dan kepentingan tertentu dalam jangka waktu terbatas atau hanya untuk satu kegiatan terbatas, Dewan Pastoral Paroki dapat membentuk panitia khusus.

2.

Panitia bertanggung jawab kepada Dewan Pastoral Paroki Harian.

PASAL 10

Karyawan Paroki

1.

Sesuai dengan kebutuhan nyata paroki dan sanggup membiayainya sendiri, Paroki dapat mempekerjakan sekretaris dan karyawan lainnya secara tetap atau tidak tetap.

2.

Karyawan paroki harus melakukan perjanjian timbal balik menyangkut penggajian atau jaminan kesejahteraan, hak dan kewajiban dengan Paroki, yang diwakili oleh Pastor Kepala Paroki.

3.

Perjanjian kerja antara paroki dengan karyawan tetap, harus mengikuti ketentuan Keuskupan dan ketentuan nasional dan harus diketahui oleh Uskup.

BAB III

TUJUAN, TUGAS DAN WEWENANG

DEWAN PASTORAL PAROKI

PASAL 11

Tujuan Dewan Pastoral Paroki

 1.

Mengembangkan kegiatan pastoral Paroki demi karya penyelamatan manusia, serta keberlangsungan alam dan ciptaan Tuhan lainnya.

 2.

Dewan Pastoral Paroki berperan sebagai dewan konsultatif, yang memberikan saran, usulan, dan masukan kepada Pastor Kepala Paroki.[11] Dewan Pastoral Paroki, dalam mengambil keputusan, bukanlah subjek pemegang keputusan (konstitutif), tetapi Pastor Kepala Paroki.[12] Dalam hal ajaran dan hukum, kuasa itu sepenuhnya berada pada Pastor Paroki.

 3.

Menggerakkan dan melibatkan umat dalam kegiatan-kegiatan pastoral Paroki.

PASAL 12

Tugas Dewan Pastoral Paroki

1.

Dewan Pastoral Paroki bertugas untuk meneliti, mempertim- bangkan hal-hal yang menyangkut karya-karya pastoral, dan mengajukan kesimpulan-kesimpulan praktis mengenai hal-hal tersebut.[13]

2.

Tugas Dewan Pastoral Paroki ialah menggerakkan umat Allah mewujudkan panggilannya dalam hidup berparoki dan berpartisi- pasi secara aktif dalam memimpin serta melayani umat Allah setempat.

PASAL 13

Wewenang Dewan Pastoral Paroki

1.

Dewan Pastoral Paroki sebagai badan musyawarah, berwenang mengambil keputusan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan setiap keputusan, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 2.

2.

  Dewan Pastoral Paroki tidak berwenang dalam hal-hal yang berkaitan dengan kuasa tahbisan.

BAB IV

TUGAS ANGGOTA

DEWAN PASTORAL PAROKI

PASAL 14

Pastor Kepala Paroki

Pastor Kepala Paroki, berdasarkan jabatannya yang diangkat oleh Uskup Diosesan, mewakili Uskup dan sebagai Ketua Umum Dewan Pastoral Paroki, memikul tanggung jawab khusus, yaitu:

1.

Sebagai gembala umat di Paroki yang diserahkan reksa pastoral kepadanya. Ia menjalankan tugas mengajar, menguduskan dan memimpin umat, dalam semangat kerjasama dengan Pastor Rekan, Dewan Pastoral Paroki, serta umat Paroki. Ia memper- tanggung-jawabkan kepemimpinannya kepada Uskup.

2.

Menjaga kemurnian ajaran dan keutuhan iman.

3.

Mengikutsertakan Dewan Pastoral Paroki, Pastor Anggota Tim Pastoral Paroki, biarawan-biarawati dan semua unsur umat dalam kehidupan berparoki, secara khusus dalam merencanakan, meng- ambil keputusan, melaksanakan dan mengevaluasi seluruh kegiat- an Paroki.

4.

Menjaga kesinambungan dalam kebijakan Paroki sesuai rencana kerja Paroki yang telah disahkan Dewan Pastoral Paroki Pleno

1. Memberikan laporan tentang anggaran keuangan, inventaris, statistik paroki kepada Uskup setiap awal tahun.
2. Memberikan laporan tentang statistik Paroki menyangkut data umat Allah serta data penerimaan sakramen dan sakramentali.
3. Memberikan laporan keuangan Paroki kepada Uskup setiap tiga (3) bulan;

5.

Selalu berkomunikasi dengan keuskupan untuk menyelaraskan kegiatan, memperoleh dan memberi informasi dari dan kepada keuskupan, serta untuk koordinasi.

6.

Melakukan hal-hal atau pekerjaan yang diperintahkan oleh Uskup atau orang yang ditunjuk oleh Uskup, dan wajib mengikuti pertemuan atau rapat para pastor sekeuskupan.

7.

Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Hukum Kanonik, kan. 528-535.

PASAL 15

Pastor Anggota Tim Pastoral Paroki

1.

Pastor Vikaris Paroki atau Pastor Rekan (Anggota Tim Pastoral) merupakan rekan sekerja Pastor Kepala Paroki, melaksanakan tugas pastoral di bawah koordinasi Pastor Kepala.

2.

Pastor Kepala Paroki dapat menyerahkan tugas tertentu kepadanya.

3.

Hendaknya Pastor Rekan (Vikaris) bekerjasama dengan suasana keterbukaan, kekeluargaan, saling menghargai dan saling membantu dalam semangat kasih dengan Pastor Kepala.

4.

Sebagai Wakil Ketua Umum, Pastor Vikaris bertugas mengawasi kinerja Dewan Pastoral Paroki, mendampingi Pastor Kepala dalam rapat dewan dan dalam kesempatan sosial-kemasyarakatan, serta memastikan bahwa pelayanan paroki berlangsung baik sesuai perencanaan kerja.

5.

Melakukan hal-hal atau pekerjaan yang diperintahkan oleh Uskup atau orang yang ditunjuk oleh Uskup, dan wajib mengikuti pertemuan atau rapat para pastor sekeuskupan.

PASAL 16

Peranan dan Kebajikan Para Pastor

Dalam menjalankan tugasnya, para Pastor hendaknya:

1.

Menjadi pengilham, penggerak dan pemersatu umat.

2.

Mewujudkan kolegialitas imamat dalam tugas-tugas kegembalaan umat.

3.

Mengembangkan hubungan persaudaraan dan kerjasama, penuh hormat timbal balik, saling membantu dengan nasihat dan perbu- atan, sehingga mengilhami persekutuan seluruh paroki.

4.

Lebih mengutamakan perutusan utamanya untuk melayani umat paroki daripada kegiatan-kegiatan lainnya.

5.

Memiliki komitmen, kasih, pengabdian, integritas, kesetiaan, kebi- jaksanaan, dan pengorbanan atas panggilan, imamat, ajaran Gereja dan statusnya sebagai Pastor.

PASAL 17

Kewajiban Residensi Pastor

1.

Pastor yang hendak meninggalkan paroki:

1. Lebih dari tujuh hingga empat belas hari berturut-turut, harus memberitahu Keuskupan dan Dewan Pastoral Paroki Harian.

2. Lebih dari empat belas hari berturut-turut, harus meminta izin kepada Uskup dan memberitahu Dewan Pastoral Paroki Harian.

3. Lebih dari empat belas hari berturut-turut dan paroki tanpa imam, harus mendelegasikan kuasanya kepada imam tertentu yang tidak sedang terkena hukuman gerejawi, untuk bertindak sebagai penjabat pengganti (delegatus), terutama untuk hal-hal mendesak.

2.

Pastor hendaknya bertempat tinggal di pastoran yang dekat dengan Gereja Paroki atau di rumah yang ditetapkan oleh Uskup.

PASAL 18

Dewan Pastoral Paroki Harian

1.

Dewan Pastoral Paroki Harian bertugas:

1. Menjalankan kepemimpinan pastoral paroki.
2. Menyelenggarakan pengelolaan paroki sehari-hari.
3. Membuat perencanaan, mengawasi pelaksanaannya, dan melakukan evaluasi rutin atasnya.
4. Menyelenggarakan pertemuan atau rapat Dewan Pastoral Paroki Inti dan Dewan Pastoral Paroki Pleno secara berkala.
5. Mengarahkan dan menggerakkan Dewan Pastoral Paroki Inti dan Dewan Pastoral Paroki Pleno untuk bertugas sesuai dengan rencana kerja paroki dan arah pastoral keuskupan.
6. Memberikan tugas, mengarahkan dan mendampingi Seksi-Seksi dan Panitia.

2.

Dewan Pastoral Paroki Harian harus memberikan pertanggung- jawaban atas pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Uskup, pada akhir masa jabatan.

PASAL 19

Dewan Pastoral Paroki Inti

 Dewan Pastoral Paroki Inti bertugas:

1.

Membuat rencana kerja tahunan, rencana kerja jangka pendek atau panjang, berdasakan masukan semua unsur Dewan Pastoral Paroki Pleno dan mengusulkannya kepada Dewan Pastoral Paroki Pleno untuk disahkan.

2.

Menjabarkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan rencana kerja yang telah disetujui dan disahkan kepada Dewan Pastoral Paroki Pleno.

3.

Merencanakan kegiatan lainnya sesuai keperluan Paroki.

4.

Memikirkan dan mengusahakan kerjasama pastoral di tingkat Wilayah.

5.

Mendorong agar perencanaan paroki berjalan baik di tingkat Wilayah dan Stasi.

6.

Mengajukan rencana kerja dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Pastoral Paroki Pleno.

7.

Pada akhir masa jabatannya menyampaikan pertanggungjawaban akhir dan menyeluruh kepada Dewan Pastoral Paroki Pleno.

PASAL 20

Dewan Pastoral Paroki Pleno

 Dewan Pastoral Paroki Pleno bertugas:

1.

Meneliti, mengoreksi dan mengesahkan rencana kerja Dewan Pastoral Paroki Inti.

2.

Menjaga kesinambungan pelaksanaan kerja Dewan Pastoral Paroki Inti.

3.

Mengevaluasi laporan pelaksanaan rencana kerja dan segala kegiatan Dewan Pastoral Paroki Inti.

4.

Menerima pertanggungjawaban Dewan Pastoral Paroki Inti.

5.

Memilih anggota Dewan Pastoral Paroki Inti dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 4 ayat 1.

PASAL 21

Ketua Seksi Dewan Pastoral Paroki

Ketua Seksi bertugas:

1.

Bila tidak dibentuk dalam Dewan Pastoral Paroki Pleno, maka bersama Dewan Pastoral Paroki Harian membentuk Pengurus Seksi yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan.

2.

Ketua Seksi bersama dengan Pengurus Seksi melaksanakan rencana kerja tahunan Dewan Pastoral Paroki sesuai dengan bidang masing-masing.

3.

Memperhatikan dan menindaklanjuti pengarahan dari Komisi Keuskupan yang terkait.

4.

Secara rutin melaporkan kepada dan berkoordinasi dengan Dewan Pastoral Paroki Harian.

5.

Memberikan pertanggungjawaban pekerjaannya kepada Dewan Pastoral Paroki Pleno.

PASAL 22

Tugas Masing-Masing Seksi

1.

Seksi Liturgi

1. Membantu penyelenggaraan liturgi di paroki pada umumnya.
2. Mengadakan pembelajaran bersama umat bagaimana merayakan liturgi dengan sadar dan aktif sesuai dengan peranan masing-masing.
3. Mengadakan pembinaan, pemberdayaan dan pelatihan yang berkaitan dengan liturgi bagi para pemimpin Ibadat dan Pemimpin Umat.
4. Menginventaris, menjaga dan merawat serta melengkapi peralatan-peralatan serta buku-buku liturgi yang diperlukan.
5. Mendorong dan memajukan umat untuk mengambil fungsi-fungsi liturgis tertentu: pembaca, misdinar, koor, penata ruangan doa/Gereja, dsb.
6. Mengembangkan bentuk-bentuk ibadat ‘bukan hari Minggu’ yang selaras dengan ajaran dan tradisi Gereja Katolik.

2.

Seksi Kateketik

1. Menyelenggarakan pertemuan dan pengajaran yang berkaitan dengan inisiasi Kristiani serta penerimaan sakramen lainnya.
2. Pembinaan umat di bidang pewartaan.
3. Memperhatikan dan membantu pelajaran agama di sekolah-sekolah, terutama yang tidak memiliki pelajaran/guru agama Katolik di wilayah Paroki.
4. Mengadakan pembinaan, pemberdayaan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas para katekis, guru pelajaran agama Katolik, dan Pemimpin Umat.

3.

Seksi Kitab Suci

1. Membimbing umat dan menawarkan berbagai kegiatan agar umat semakin mencintai, mengenal, membaca dan mema- hami Kitab Suci.
2. Membantu anak-anak untuk mengenal Kitab Suci dan mulai mencintai dan membacanya.
3. Mendorong umat dan seluruh keluarga Katolik untuk memiliki Kitab Suci.

4.

Seksi Sosial-Ekonomi

1. Mendorong umat untuk mewujudkan solidaritas sosial kepada mereka yang miskin dan terpinggirkan, yang sakit, cacat dan menderita.
2. Mengembangkan kegiatan-kegitan yang secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan umat.
3. Mengadakan penyadaran, pembinaan dan pelatihan sosial dan ekonomi, agar semakin lahir sikap wirausaha.

5.

Seksi Sosial Komunikasi

1. Mewartakan iman, Sabda Allah, ajaran Gereja dan nilai-nilai kristiani dan injili dengan menggunakan sarana komunikasi yang ada, seperti HP, TV, Radio, Koran dan majalah, film, dsb.
2. Membina kesadaran umat untuk bersikap kritis dan bijak pada media masa dan teknologi komunikasi.

6.

Seksi Keadilan dan Perdamaian

1. Mengadakan penyadaran agar umat semakin menyadari pentingnya perdamaian dan keadilan bagi masyarakat.
2. Animasi dan advokasi bagi korban-korban ketidakadilan.
3. Penyadaran umat mengenai lingkungan hidup.
4. Penyadaran umat mengenai aspek-aspek hukum dan adat.

7.

Seksi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan

1. Meningkatkan kerja sama dengan agama dan kepercayaan, baik dalam hubungan formal maupun informal, terutama mengenai isu-isu sosial yang menjadi keprihatinan bersama, terutama antara umat dengan umat.
2. Ikut serta dalam berbagai kegiatan lintas sektoral dan agama-kepercayaan.
3. Penyadaran kepada umat akan keragaman dan perbedaan yang menjadi sumber untuk saling memperkaya.

8.

Seksi Pendidikan

1. Mendorong umat untuk meningkatkan diri dalam hal kualitas hidup melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal.
2. Mengusahakan pelatihan dan peningkatan keterampilan yang melahirkan sikap wirausaha.
3. Menyediakan bacaan dan informasi yang memadai dalam rangka mencerdaskan umat dalam berbagai isu.
4. Mengusahakan agar tersedianya pendidikan agama Katolik di sekolah-sekolah yang ada di wilayah paroki.
5. Mengadakan pembinaan, pemberdayaan dan latihan untuk peningkatan kualitas para guru Katolik.

9.

Seksi Kerasulan Awam

1. Menggiatkan kaum awam untuk mewujudkan iman dalam bidang sosial kemasyarakatan, politik dan dalam lingkup kerja dan hidup mereka. Sesuai dengan perutusan yang diterima melalui pembaptisan.
2. Bekerjasama, membina dan memberdayakan organisasi-organisasi sosial- kemasyarakatan yang berafiliasi dengan Gereja Katolik.

10.

Seksi Keluarg

1. Membina keluarga, agar mampu mewujudkan nilai-nilai kristiani serta kasih dan damai di keluarga-keluarga.
2. Mempersiapkan dan menyelengarakan kursus persiapan perkawinan serta pendampingan dan pembinaan kepada keluarga-keluarga muda.
3. Membina kaum muda, terutama agar mempermudah bertemu dengan jodoh yang seiman.
4. Memberikan konsultasi mengenai masalah-masalah keluarga.
5. Memajukan Keluarga Berencana Alamiah (KBA) sebagai metode yang dianjurkan oleh Gereja.

11.

Seksi Kepemudaan

1. Mendampingi kaum muda dalam menghayati iman mereka.
2. Membina kaum muda dalam berbagai aspek kehidupan: iman, dan sosial kemasyarakatan.
3. Menggerakkan kaum muda untuk berpartisipasi aktif dalam hidup menggereja.

12.

Seksi Karya Misioner

1. Mendampingi anak-anak dan remaja dalam menghayati iman mereka.
2. Membina anak anak dan remaja dalam berbagai aspek kehidupan: iman, menggereja, dan sosial.
3. Menggerakkan anak-anak dan remaja untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan gerejawi.

PASAL 23

Bendahara

Bendahara Dewan Pastoral Paroki bertugas:

1.

Melakukan manajemen keuangan dan harta benda paroki.

2.

Mengawasi pengelolaan keuangan dan harta benda paroki.

3.

Membuat jurnal bulanan serta laporan keuangan paroki, baik yang dilaporkan kepada umat maupun yang diserahkan kepada Ekonom Keuskupan.

4.

Rencana dan pemakaian anggaran, seperti pengeluaran dan jual beli, yang keseluruhannya bernilai antara seratus (100) juta rupiah hingga tigaratus (300) juta rupiah, harus diberitahukan kepada Uskup; dan bila keseluruhannya lebih dari tigaratus (300) juta rupiah, harus atas izin Uskup.

PASAL 24

Sekretaris

Sekretaris Dewan Pastoral Paroki bertugas:

1.

Membuat undangan dan notula rapat Dewan Pastoral Paroki.

2.

Mengelola surat menyurat paroki yang berkaitan dengan DPP.

3.

Mengelola sistem kearsipan paroki yang berkaitan dengan DPP.

4.

Mengawasi pekerjaan di sekretariat paroki.

PASAL 25

Anggota DPP Harian

Anggota Dewan Pastoral Paroki Harian:

1.

Sebaiknya diserahi tugas untuk melakukan koordinasi Seksi-Seksi.

2.

Hendaknya mengusahakan dan memajukan kerjasama antar Seksi dan melaporkannya dalam rapat-rapat Dewan Pastoral Paroki.

PASAL 26

Ketua Wilayah

Ketua Wilayah bertugas:

1.

Membentuk Dewan Pastoral Wilayah atau Pengurus Wilayah bersama dengan Ketua-Ketua Stasi dan tokoh-tokoh umat di wilayahnya.

2.

Merencanakan, memimpin dan mengkoordinir kegiatan umat antar Lingkungan dan Stasi dalam wilayahnya.

3.

Memberi dukungan moral-spiritual kepada Ketua Stasi, Lingkungan dan membantunya dalam melaksanakan tugas.

4.

Ketua Wilayah melaporkan kegiatan dan keadaan wilayahnya kepada Pastor Kepala Paroki dan atau Dewan Pastoral Paroki Pleno, sekurangnya sekali setahun.

5.

Bila diperlukan, mewakili Wilayah dalam rapat-rapat Dewan Pastoral Paroki Inti.

PASAL 27

Ketua Stasi

Ketua Stasi bertugas:

1.

Membentuk Dewan Pastoral Stasi atau Pengurus Stasi bersama dengan  tokoh-tokoh umat serta umat lainnya di stasinya.

2.

Merencanakan, memimpin kegiatan umat Stasi sesuai dengan program kerja Dewan Pastoral Paroki.

3.

Mengusahakan hal-hal yang dapat memupuk iman dan persatuan umat, mendorong umat semakin rajin mengamalkan imannya di lingkungan Gereja maupun di masyarakat sekitar.

4.

Menyampaikan statistik Stasi, laporan keadaan dan segala kegiatannya kepada Pastor Kepala Paroki setempat sekali setahun.

5.

Menampung dan menyalurkan kepada Pastor Kepala Paroki masalah-masalah dalam Stasi atau Lingkungan yang tidak dapat diatasinya sendiri.

PASAL 28

Ketua Lingkungan

1.

Ketua Lingkungan bertugas:

1. Membentuk Pengurus Lingkungan bersama tokoh-tokoh umat setempat. Kepengurusan Lingkungan hendaknya dibuat sederhana.
2. Merencanakan, memimpin kegiatan umat di Lingkungan sesuai dengan program kerja Dewan Pastoral Paroki.
3. Melakukan pendataan umat di lingkungan dan melaporkannya kepada Pastor Kepala Paroki.
4. Mengatur penyelenggaraan Ekaristi, Ibadat, Pendalaman Iman bagi warga Lingkungan.
5. Mengusahakan hal-hal yang dapat memupuk iman dan persatuan umat, mendorong umat semakin rajin mengamal- kan imannya di lingkungan Gereja maupun di masyarakat sekitar serta makin terlibat dalam hidup menggereja.
6. Mendorong umat Lingkungan untuk ikut serta dalam peristiwa-peristiwa penting dalam keluarga di Lingkungan, seperti pembaptisan, pertunanganan, perkawinan, sakit, dsb.
7. Menyapa orang dan keluarga Katolik yang belum atau tidak aktif dan dijadikan sebagai bagian dari persaudaraan Lingkungan.
8. Mengamati keadaan umat, serta menampung, menyalurkan kepada Pastor Kepala Paroki masalah-masalah dalam Ling- kungan yang tidak dapat diatasinya sendiri.[14]

2.

Ketua Seksi di Lingkungan, bertugas:

1. Melaksanakan kepengurusan dan kegiatan sehari-hari sesuai dengan bidang masing-masing.
2. Membuat perencanaan kerja dan melaksanakannya.

PASAL 29

Pelayan Luar-Biasa  (Minister extraordinarius)

Pelayan luar-biasa bertugas:

1.

Membagi Komuni kudus dalam perayaan Ekaristi.[15]

2.

Mengantarkan Komuni kudus kepada orang sakit, tua, jompo yang memerlukannya.[16]

3.

Memimpin doa dan Ibadat Sabda.

4.

Memimpin Ibadat untuk orang yang meninggal.

BAB V

TATA KERJA DEWAN PASTORAL PAROKI

PASAL 30

Cara dan Suasana Kerja

1.

Prinsip Dasar:

1. Cara dan suasana kerja Dewan Pastoral Paroki berlandaskan pada kerjasama dan persaudaraan, serta diresapi oleh sema- ngat pelayanan dan kasih yang didukung dengan pemahaman yang tepat mengenai Gereja, sambil mengusahakan dan menumbuhkan persatuan dan partisipasi aktif umat.
2. Musyawarah dan mufakat mewarnai cara pengambilan keputusan.
3. Peraturan-peraturan dibuat untuk menciptakan ketertiban, bukan untuk membatasi peran umat dan menciptakan birokrasi.

2.

Menghidupkan Pastoral Umat

1. Pastoral Umat berarti pastoral oleh, bersama dan untuk umat. Dengan kata lain, umatlah subjek pastoral. Pastoral bersama umat dan pastoral demi umat.
2. Tujuan Pastoral Umat ialah agar sebanyak mungkin orang mendapat hidup yang berlimpah-limpah, yang merupakan anugerah ilahi dengan melibatkan pelayanan Gereja, sakramen keselamatan.

3.

Mengembangkan Kepemimpinan Partisipatif

1. Kepemimpinan yang dikembangkan dalam cara kerja Dewan Pastoral Paroki adalah kepemimpinan partisipatif.
2. Prinsip dalam kepemimpinan partisipatif adalah kebersamaan dan melibatkan sebanyak mungkin umat untuk memikirkan, memutuskan, melaksanakan dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan pastoral Paroki.

PASAL 31

Perencanaan Pastoral

1.

Perancanaan Pastoral Paroki haruslah mengacu pada Arah Dasar Keuskupan Sintang serta dalam keselarasan dengan program-program Komisi di keuskupan.

2.

Perencanaan hendaknya dilakukan pada masa awal kepengurusan dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan nyata Paroki masing-masing, dengan melibatkan seluruh anggota.

3.

Penjabaran rencana kerja dan evaluasi sementara hendaknya dilakukan dalam rapat tahunan.

4.

Pada masa akhir jabatan harus memberikan laporan dan pertang- gungjawaban atas seluruh program kerja dan pelaksanaannya secara menyeluruh.

PASAL 32

Kualifikasi Anggota

1.

Seluruh anggota Dewan Pastoral Paroki yang dipilih hendaknya memiliki kualifikasi berikut ini:

1. Seorang yang bersatu penuh dengan Gereja Katolik.[17]
2. Beriman teguh, arif dan baik moralnya.[18]
3. Sanggup bekerjasama dengan anggota lainnya dan dengan umat.
4. Mampu melaksanakan jabatan dan tugas yang diembankan kepadanya.[19]

2.

Para awam yang unggul dalam pengetahuan, kearifan dan integritas hidup dan tidak menjadi anggota Dewan Pastoral Paroki, hendaknya dapat diminta untuk menjadi tenaga ahli atau penasihat.[20]

PASAL 33

Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan

1.

Dewan Pastoral Paroki Inti:

1. Dipilih oleh Dewan Pastoral Paroki Pleno, dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 4 ayat 1. Bila untuk pertama kalinya, maka dipilih oleh wakil-wakil umat dalam suatu pertemuan atau musyawarah.

2. Diangkat dan dilantik oleh Ordinaris Wilayah atau imam yang didelegasikannya.

3. Pelantikan pengurus hendaknya diadakan dalam perayaan Ekaristi yang dihadiri oleh Umat.

2.

Ketua dan Pengurus Wilayah, Stasi, Lingkungan

1. Dipilih oleh umat Allah dalam Wilayah atau Stasi atau Ling- kungan bersangkutan, dalam suatu pertemuan atau musya- warah bersama, dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 2.
2. Diangkat dan dilantik oleh Pastor Paroki.
3. Pelantikan pengurus hendaknya dilaksanakan di dalam Misa, atau setidak-tidaknya dengan sebuah Ibadat Sabda yang dihadiri oleh umat.

PASAL 34

Masa Jabatan

1.

Masa jabatan pengurus dan anggota Dewan Pastoral Paroki, Wilayah, Lingkungan berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun dan dapat dipilih kembali.[21]

2.

Pengurus Dewan Pastoral Paroki Inti tidak boleh menduduki jabatannya lebih dari dua (2) periode berturut-turut pada jabatan yang sama, kecuali Pastor Paroki.

3.

Selama belum diangkat pengurus baru, maka pengurus lama tetap menjalankan tugasnya.

4.

Bila Takhta Keuskupan lowong, maka Dewan Pastoral Paroki dengan sendirinya berhenti dan akan diputuskan kelanjutannya atau dibentuk baru oleh Uskup yang baru.[22] Sementara itu bila takhta keuskupan terhalang (impeditus), tetap berfungsi seperti biasa.[23]

5.

Bila jabatan Pastor Paroki lowong, maka Dewan Pastoral Paroki tidak dapat berfungsi dan akan dilanjutkan ketika jabatan Pastor Paroki sudah diisi secara resmi. Sementara itu bila jabatan Pastor Paroki terhalang (impeditus), tetap berfungsi seperti biasa.

PASAL 35

Pemberhentian Pengurus dan Anggota

1.

Kepengurusan seseorang dalam Dewan Pastoral Wilayah atau Pengurus Wilayah dan Dewan Pastoral Stasi atau Pengurus Stasi, berakhir apabila orang bersangkutan:

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri dan telah disetujui oleh Pastor Kepala Paroki.
3. Pindah domisili secara tetap ke wilayah atau stasi lain.
4. Kerena alasan berat tertentu, secara tetap tidak dapat melanjutkan tugasnya dalam kepengurusan.

2.

Kepengurusan seseorang dalam Dewan Pastoral Paroki Inti berakhir apabila orang bersangkutan:

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri dan telah disetujui oleh Dewan Pastoral Paroki Pleno dan diratifikasi oleh Pastor Paroki.
3. Pindah domisili secara tetap ke paroki lain.
4. Kerena alasan berat tertentu, secara tetap tidak dapat melanjutkan tugasnya dalam kepengurusan.
5. Telah menduduki jabatan yang sama selama dua (2) periode berturut-turut, maka harus berhenti dari jabatan tersebut.

BAB VI

RAPAT DAN PERTEMUAN

PASAL 36

Rapat dan Pertemuan

 1.

Rapat atau pertemuan dipimpin oleh Ketua Umum atau Ketua Dewan Pastoral Paroki atau orang lain yang ditunjuk oleh Ketua Umum.

2.

Rapat atau pertemuan tingkat Seksi atau Wilayah atau Lingkung- an dipimpin oleh Ketua Seksi atau Wilayah atau Lingkungan bersangkutan.

3.

Selain rapat-rapat rutin yang disebutkan di atas, perlulah dibuat:

1. Perencanaan program kerja di awal masa jabatan.
2. Pengawasan atas pelaksanaannya.
3. Evaluasi, baik secara rutin maupun secara umum di akhir tahun dan di akhir masa jabatan.

4.

Rapat hendaknya tersusun sebagai berikut: dibuka dengan doa, disusul pembacaan notula rapat sebelumnya, penyampaian rencana rapat, proses rapat, serta ditutup dengan pembacaan notula rapat dan diakhiri dengan doa penutup. Pertemuan dapat mengikuti susunan rapat.

5.

Rapat dinyatakan kuorum bila anggota yang hadir telah mencapai lima puluh persen ditambah satu (50%+1).

6

Keputusan rapat atau pertemuan hendaknya ditetapkan berdasar-kan musyawarah dan mufakat.

7.

Dalam hal tidak dapat mencapai mufakat, maka Pastor Kepala wajib berkonsultasi secara tertulis dengan Uskup, dan bila konsultasi pun tidak dapat memberikan keputusan akhir, atau bila hal itu sangat mendesak dan tidak bisa segera diselesaikan, maka pengambilan keputusan diserahkan sepenuhnya kepada Uskup.

PASAL 37

Pengaturan Waktu Rapat dan Pertemuan

1.

Dewan Pastoral Paroki Harian mengadakan rapat sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sekali dan setiap kali dianggap perlu.

2.

Dewan Pastoral Paroki Inti mengadakan rapat sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali dan setiap kali dianggap perlu.

3.

Dewan Pastoral Paroki Pleno mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam setahun dan setiap kali dianggap perlu.

4.

Pengurus Wilayah, Stasi, Lingkungan mengadakan rapat dan pertemuan sesuai kebutuhan.

PASAL 38

Notula

1.

Dalam setiap rapat atau pertemuan harus dibuat notula oleh notulis, yaitu oleh sekretaris atau orang lain yang ditunjuk, yang harus dibacakan, sekurangnya ringkasannya, sebelum rapat atau pertemuan ditutup.

2.

Notula rapat terdahulu harus dibacakan, sekurangnya ringkasan atau poin-poin pokoknya, setiap kali mengadakan rapat terkait.

3.

Notula setiap rapat harus diarsipkan dan menjadi dokumen paroki.

BAB VII

PEDOMAN PELAKSANAAN

PASAL 39

Pedoman atau Aturan Rumah Tangga

1.

Setiap Paroki hendaknya memiliki Pedoman atau Aturan Rumah Tangga Dewan Pastoral Paroki, yang berpijak pada Ardas dan Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki Keuskupan Sintang ini.

2.

Peraturan Rumah Tangga Dewan Pastoral Paroki harus diterima dan disetujui oleh dua pertiga anggota Dewan Pastoral Paroki Pleno yang hadir, diratifikasi oleh Pastor Kepala Paroki, dan diserahkan kepada Keuskupan untuk disetujui dan disahkan oleh Uskup Sintang.

3

Setiap penyusunan dan perubahan atau amandemen Anggaran Rumah Tangga Dewan Pastoral Paroki harus disetujui oleh dua pertiga anggota Dewan Pastoral Paroki Pleno yang hadir, diratifikasi oleh Pastor Kepala Paroki, disetujui dan disahkan oleh Uskup Sintang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 40

Masa Berlaku

1.

Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki Keuskupan Sintang ini berlaku selama lima (5) tahun, atau sampai diberlakukan Pedoman Dasar yang baru[24]

2.

Dengan ini, Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki Keuskupan Sintang yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 41

Lain-Lain

Dewan Pastoral Paroki yang sedang berjalan diberi waktu selama enam bulan untuk disesuaikan dengan aturan ini.